Listrik Indonesia | Seiring pesatnya pengembangan EBT tenaga surya di Indonesia, di sisi lain pemerintah dan PLN masih kurang perhatian terhadap industri photo voltaic (PV).

Asosiasi Pabrikan Modul Surya Indonesia (APAMSI) menggelar rakernasnya untuk membahas persoalan pokok yang dihadapi industri fotovoltaik dalam negeri. Berkaca pada target pemerintah 35.000 MW pada 2025, untuk EBT menngisi jatah sebanyak 23 persen. Mirisnya,  dari beberapa pengembangan pembangkit EBT,  hanya panel surya yang mendapatkan jumlah terkecil untuk pengembangan EBT sesuai RUPTL 2017-2026 yang berjumlah 87.

Oleh karenanya,  hasil rakernas ini salah satunya untuk meminta penambahan kuota pengembangan panel surya kepada pemerintah dan PLN. Selain itu juga untuk menegaskan kembali peraturan pemerintah,  bahwasannya IPP PLTS dalam negeri harus menggunakan panel surya produksi lokal. Hal ini terlampir pada regulasi kewajiban penggunaan produk dalam negeri dalam sektor ketenagalistrikan,  yang diatur UU 30 tahun 2009 ketenagalistrikan.

"Porsi untuk EBT PLTS terlalu kecil, padahal potensi kita untuk menggunakan tenaga surya sangat besar. Menurut para ahli jikan dimaksimalkan hasil dari PLTS bisa mencapai 200 MW, "cetus Nick Nurrachman, Ketua Umum APAMSI di hotel harper,  Jakarta,  rabu (15/12)

Tak hanya itu saja, saat ini persaingan dalam bisnis pengembangan EBT pun sangat tinggi, terlebih banyak perusahaan asing yang ingin menggarap EBT lebih banyak lagi di Indonesia.

Persoalan ini ditanggapi serius oleh Nick, menurutnya jika pemerintah serius menggarap EBT dan melakukan kerjasama terhadap perusahaan asing. Cukup lah pemerintah dan perusahaan asing tersebut mendatangkan modal dan ahli teknologinya,  dan untuk barang-barang produksi menggunakan produksi lokal.

"Kita bisa merasakan kue pembangunan dengan adanya saling kerjasama,  tentu ini dapat meningkatkan market produk lokal dan keuntungan dalam negeri juga. Perusahaan asing cukup lah datang dengan teknologinya dan uangnya,  jika barang itu ingin diproduksi,  maka produksi lah di Indonesia, "ucapnya.

Hal senada disampaikan Henky Nugroho anggota APAMSI, dirinya meminta regulasi pemerintah terkait EBT harus benar-benar dijalankan. Seperti TKDN, untuk perusahaan produksi perlengkapan pembangkit, perusahaan lokal untuk TKDN sudah mencapai 50 persen lebih.

"perusahaan-perusahaan lokal kualitasnya sudah mencukupi standar,  jadi saya berharap pemerintah lebih mempercayai produk lokal untuk pengembangan EBT terkhusus tenaga surya. karena kita tidak melulu tergantung pada fosil,  EBT ini lah calon energi untuk masa depan, "pungkasnya. (GC)

Sumber : http://listrikindonesia.com/apamsi_pemerintah_harus_prioritaskan_produk_lokal_3065.htm